PGRI Lombok Barat - Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) akan mengutamakan guru yang terlibat dalam program Guru Penggerak. Informasi tersebut disampaikan oleh Ketua PGRI Jawa Tengah, Dr Muhdi, saat dijumpai derapguru.com di Gedung PGRI Jawa Tengah, Selasa 18 Oktober 2022.
“Yang menjadi prioritas adalah guru-guru yang terlibat dalam program Guru Penggerak. Bila semua Guru Penggerak sudah tuntas. Prioritas selanjutnya adalah guru yang telah mengikuti pendidikan atau latihan profesi guru tapi belum lolos ujian tulis nasional atau uji kompetensi,” tutur Dr Muhdi.
Aturan-aturan prioritas tersebut, lanjut Dr Muhdi, tercantum jelas dalam Permendikbudristek Nomor 54 tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru dalam Jabatan.
“Prioritas selanjutnya baru guru yang belum memiliki sertifikat pendidik yang tidak masuk golongan Guru Penggerak dan tidak masuk pula golongan yang telah ikut PPG tapi belum lulus ujian akhir,” tandas Dr Muhdi.
Dr Muhdi menghimbau, para guru-guru muda yang masih menunggu atrean sertifikasi, sebaiknya turut terlibat aktif dalam program Guru Penggerak. Selain mendapatkan pengalaman lapangan luar biasa, juga bisa membantu mempercepat antrean mengikuti PPG.
Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, saat ini masih ada antrean guru yang belum tersertifikasi sebanyak 1,6 juta guru. Angka tersebut Jumlah ini tentu saja termasuk jumlah yang sangat besar sehingga pemerintah perlu memiliki terobosan jitu, mengingat waktu tenggat untuk menuntaskan hanya sampai tahun 2025.
“Waktu yang tersisa tinggal 3 tahun. Bila ingin menuntaskan, maka per tahun harus bisa menangani pelaksanaan PPG Daljab di atas 500 ribu guru. Padahal, kemampuan pelaksanaan PPG rerata per tahun hanya mencapai 200-300 ribu. Inilah yang kami katakan perlu terobosan jitu untuk menghabiskan 1,6 juta guru yang masih antre sertifikasi,” ungkap Dr Muhdi.
Lebih lanjut Dr Muhdi menuturkan, bahwa sebagaimana dikatakan Ketua Umum PB PGRI, Prof Unifah, PGRI selalu siap untuk diajak serta dalam diskusi untuk mengatasi masalah ini. “Perlu banyak pihak perlu diajak diskusi dan dilibatkan dalam menyelesaikan masalah ini. PGRI siap untuk diajak diskusi ataupun dilibatkan dalam menangani masalah ini,” tandas Dr Muhdi.