Lombok Barat-Pembentukan pengurus Pesatuan Guru Republik Indinesia (PGRI) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) berakhir dengan happy ending. Tidak ada kesan bahwa, pembentukan pengurus diintimidasi. Tapi semua berjalan sesuai tata tetib, serius dan sarat kekeluargaan.
“Kita ini insan guru, perlu kedamaian dan suasana pamiliar yang diutamakan, sehingga tercapai kata sepakat,” papar Ketua PGRI Lobar non aktif, Tajuddin, S,Pd disela-sela berlangsungnya Konferensi PGRI XXII masa bhakti 2020-2025 di Narmada, Sabtu (15/2/2020).
Dari 86 utusan peserta komferensi di 10 kecamatan, 4 diantaranya tidak hadir. Namun dinyatakan quorum dan pelaksanaan konferensi bisa dilaksanakan. Sebelumnya, panitia sudah menetapkan 31 calon pengurus. Mereka berasal dari pengurus kabupaten, Ketua cabang kecamatan Gerung, Narmada, Labuapi, Kuripan, Ketua ranting, Ranting, pengurus cabang, pengurus ranting, dan sejumlah sekretaris cabang kecamatan.
Secara aklamasi dan voting, masing-masing kecamatan memperoleh hak suara yang berbeda. Mereka menjagokan pilihan sesuai nurani. Maka setelah dilakukan rekafitulasi suara, yang berhak memimpin PGRI Kabupaten Lobar masa bhakti 2020-2025 jatuh pada Tajuddin,Spd.
Tajudin yang sebelumnya terpilih melalui Pergantian Antar Waktu (PAW) dari ketua sebelumnya yang talah masuk purna tugas.
Dalam perhitungan suara, Tajuddin memperoleh suara sebanyak 79. Menyusul H.Junaidi sebagai wakil ketua dengan perolehan suara 14. Berikutnya H. Imanto Rahadi dan Agus Untung Wiyono sama-sama memperoleh suara 8. Dalam hal ini, H.Imanto Rahadi berada pada posisi wakil ketua 2 dan Agus Untung Woyono sebagai Sekretaris. Menyusul wakil sekretaris Gazzir,S.Pd, Bendahara H.Fathullah,S.Pd dan wakilnya Hj.Rohana,S.Pd.
Setelah ditentukan pengurus harian, pada saat yang sama, juga telah terpilih pengurus beberapa seksi yang mendukung jalannya roda kegiatan PGRI.
Di tempat yang sama, Ketua PGRI Lobar terpilih, Tajuddin,S.Pd mengungkapkan, dalam rangka meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) di bidang pendidikan, ke depan kata dia, akan menggalakkan kegiatan paket A B C. Tajuddin menyebut, angka IPM Lobar bidang pendidikan berada pada angka 6,3 tahun.
“Kita akan mendongkrak angka IPM ini dengan cara melibatkan semua guru dan regulasi melalui Perbub, sehingga guru yang mengajar di paket ini, bisa digunakan sebagai syarat kenaikan pangkat,” papar Tajuddin.
Tajuddin juga menyinggung janji bupati Lobar dalam merelaisasi paket. Maka guru bersangkutan akan diberikan reword berupa umroh. Selain itu, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak Dinas Pendidikan Lobar. Hal ini, terkait untuk memperjuangkan guru honorer yang sesuai kebijakan pusat akan dihapus, termasuk menata ulang terhadap pemberlakuan sistim zonasi, dan belum jelasnya aturan dan regulasi kuat terkait BOS.
Pada kesematan itu Tajudin berharap, guru honorer ini supaya bisa memperoleh SK dari Dinas, sehingga mereka memiliki legalitas kuat untuk mendapatkan dana BOS. Selama ini, para guru honorer banyak yang belum mengantongi hak legalitas berupa SK dari Kepala Sekolah bersangkutan.
“Program jangka pendek dan jangka panjang, kita akan segera melakukan kerjasama yang tak jauh-jauh untuk kesejahteraan guru,” kata Tajuddin optimis.